YOGYA (KR) – Liberalisasi dan privatisasi sektor-sektor ekonomi strategis kian mengukuhkan ketimpangan struktur ekonomi Indonesia. Bukan saja karena segelintir elite pemilik korporasi yang kini menguasai mayoritas aset dan kue produksi nasional, tetapi juga karena mereka sebagian besar berasal dari luar negeri.
Saat ini kurang lebih 67% saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 50% bank umum dikuasai asing.a”Sementara 85,4% ladang minyak dan gas (migas) juga sudah dikuasai pemodal luar negeri, yang mendominasi pula perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, aneka tambang dan berbagai sektor strategis lainnya,” kata Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM Prof Dr San Afri Awang MSc di kantornya Bulaksumur Yogyakarta, Jumat (12/3), dalam peluncuran buku ‘Ekonomi Kerakyatan: Urgensi, Konsep dan Aplikasi’.
Buku yang ditulis Awan Santosa SE MSc, dosen Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini memaparkan analisis ‘neokolonialisme ekonomi’ baik di berbagai sektor ekonomi tersebut maupun yang dilakukan melalui jebakan utang luar negeri. Dibahas pula alternatif strategi membangun ekonomi merdeka dengan bertumpu pada konstitusi dan berbagai konsep.
Selain itu juga membahas aplikasi ekonomi kerakyatan, disertai model pengukuran yang dirumuskan penulis sebagai Indeks Demokrasi Ekonomi Indonesia (IDEI). IDEI merupakan indeks komposit yang terdiri 3 dimensi utama, yaitu Demokrasi Produksi (DP), Demokrasi Alokasi dan Konsumsi aa(DAK) dan Demokrasi Penguasaan Faktor Produksi (DPFP), yang secara keseluruhan terdiri 21 variabel (indikator).
IDEI akan digunakan sebagai alat ukur penerapan ekonomi kerakyatan pada suatu daerah, yang kemudian dapat diperbandingkan dengan daerah lain di seluruh Indonesia dan dievaluasi perkembangannya dari tahun ke tahun. Di samping itu, IDEI juga akan menjadi sarana pengarusutamaan aspek pemerataan dan keadilan dalam pembangunan ekonomi Indonesia selain aspek pertumbuhan dan efisiensi.
Buku yang juga diperkaya featuring dari 6 pakar ekonomi kerakyatan Indonesia ini akan menjadi rujukan bagi semua pihak pegiatnya di Indonesia. Misalnya bagi pemerintah (pusat/daerah/desa) dalam amerancangkan kebijakan dan program (kegiatan) ekonomi, atau bagi DPR/DPRD/parpol/media massa/NGO/lembaga mahasiswa dalam mengawal dan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah.
“Buku ini juga menjadi rujukan bagi dosen/guru dalam mengembangkan pendidikan ekonomi berbasis ke-Indonesia-an dan bagi organisasi rakyat (tani, buruh, koperasi) dalam membangun ekonomi kerakyatan di tingkat basis,” kata Prof San Afri.
Kegiatan yang digelar PSEK UGM, Sentra Ekonomi Kerakyatan (Sekra) dan Pusat Studi Kewirausahaan (PSKw) Universitas Mercu Buana Yogyakarta di PSEK UGM ini menghadirkan penulis buku dan Sthepanie Barral PhD dari School for High Studies of Social Sciences Paris sebagai panelis, serta Drs Puthut Indroyono dari Pustek-UGM sebagai moderator. (Asp)-g
